FORUM WAKA KURIKULUM SMK JAWA TIMUR

Sosialisasi Ijazah SMK Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah oleh Direktorat SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan ijazah SMK semakin berkembang untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan kemudahan dalam verifikasi keaslian dokumen. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat SMK telah menerapkan Nomor Ijazah Nasional (NIN) dan sistem verifikasi ijazah elektronik guna menghindari pemalsuan ijazah serta mempermudah proses validasi oleh berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, dunia kerja, dan instansi pemerintah. 1. Nomor Ijazah Nasional (NIN) Nomor Ijazah Nasional adalah kode unik yang diberikan pada setiap ijazah lulusan SMK dan satuan pendidikan lainnya di Indonesia. NIN berfungsi sebagai identitas resmi dokumen yang dapat diverifikasi keasliannya melalui sistem online yang disediakan ol...

Narasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Perbandingannya dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam Pendidikan Dasar dan Menengah Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar serta menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan perubahan sistem penerimaan siswa melalui kebijakan baru, yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kebijakan ini menggantikan sistem sebelumnya, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan beberapa perubahan yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, adil, dan berkualitas. Perbandingan SPMB dan PPDB Sebelumnya, sistem PPDB mengacu pada beberapa jalur penerimaan yang sudah ditentukan, yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Sistem ini banyak menekankan pada aspek domisili melalui jalur zonasi yang memiliki kuota terbesar. Meskipun bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, PPDB sering menimbulkan kendala, seperti ketidakseimbangan distribusi siswa dan...

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyusun rancangan Peraturan Menteri yang mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat. SPMB dirancang dengan empat jalur penerimaan: Jalur Domisili : Mengutamakan calon murid yang berdomisili di sekitar sekolah. Kuota minimal untuk jalur ini adalah 70% untuk jenjang SD dan SMP. Jalur Afirmasi : Ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu atau kelompok tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Jalur Mutasi : Diperuntukkan bagi calon murid yang orang tuanya mengalami perpindahan tugas atau domisili. Jalur Prestasi : Memberikan kesempatan kepada calon murid yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa rancangan ini telah disetujui oleh Presiden dan diharapkan dapat diterapkan mulai Tahun A...

  Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK adalah ajang kompetisi tahunan bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. LKS bertujuan untuk mengukur, mengembangkan, dan mempromosikan kompetensi siswa SMK di berbagai bidang keahlian sesuai dengan standar dunia kerja dan industri. Tujuan LKS SMK Meningkatkan Kompetensi Siswa SMK : LKS mendorong siswa untuk mencapai standar keahlian yang lebih tinggi sesuai tuntutan dunia kerja. Meningkatkan Daya Saing Global : Peserta LKS yang unggul memiliki kesempatan untuk berkompetisi di tingkat nasional, ASEAN (ASEAN Skills Competition), hingga internasional (WorldSkills Competition). Mempererat Hubungan dengan Industri : LKS menjadi wadah kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha/dunia industri (DUDI). Memotivasi Siswa dan Sekolah : Ajang ini menjadi motivasi bagi siswa dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pe...

  Jadwal Kegiatan Belajar Mengajar Sebelum, Saat, dan Sesudah Bulan Ramadhan Penyesuaian jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) selama bulan Ramadhan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa dan guru melaksanakan ibadah secara optimal tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran. Berikut adalah penjelasan jadwal KBM dalam tiga periode: sebelum, saat, dan sesudah bulan Ramadhan. 1. Jadwal Kegiatan Sebelum Bulan Ramadhan Fokus Kegiatan: Persiapan Mental dan Spiritual: Sekolah biasanya mengadakan kegiatan untuk menyambut Ramadhan, seperti pengajian, ceramah agama, atau pesantren kilat. Penyelesaian Materi Penting: Guru memprioritaskan penyampaian materi yang bersifat kompleks atau membutuhkan waktu panjang sebelum memasuki bulan Ramadhan. Sosialisasi Penyesuaian Jadwal: Sekolah memberikan informasi kepada siswa, guru, dan orang tua terkait perubahan jadwal selama bulan Ramadhan. Penyesuaian Jadwal: KBM berlangsung seperti biasa, tetapi waktu belajar mulai dipersingkat sebaga...

Penjelasan tentang Surat Edaran Bersama 3 Kementerian tentang Pembelajaran di Bulan Puasa Ramadhan Surat Edaran Bersama tentang Pembelajaran di Bulan Puasa Ramadhan merupakan dokumen resmi yang biasanya diterbitkan oleh tiga kementerian terkait, yaitu: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat ini bertujuan untuk memberikan panduan dan arahan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) selama bulan Ramadhan dengan mempertimbangkan aspek ibadah, pendidikan, dan kondisi sosial masyarakat. Poin Penting dalam Surat Edaran Prinsip Umum Pelaksanaan Pembelajaran Penyesuaian Jadwal: Satuan pendidikan diminta untuk menyesuaikan jadwal KBM selama bulan Ramadhan dengan mempertimbangkan waktu ibadah, seperti sahur, berbuka puasa, dan tarawih. Efisiensi Pembelajaran: Materi yang diajarkan difokuskan pada topik-topik esensial sehingga pembelajaran tetap ef...

Penjelasan tentang Hasil Seleksi Administrasi PPG bagi Guru Tertentu Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Seleksi administrasi adalah tahapan awal dalam proses PPG yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta memenuhi persyaratan administratif sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hasil Seleksi Administrasi PPG Hasil seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau instansi terkait setelah dokumen-dokumen peserta dievaluasi. Dokumen tersebut meliputi bukti-bukti administratif yang menunjukkan kelayakan calon peserta untuk mengikuti PPG. Komponen Penting dalam Seleksi Administrasi Persyaratan Umum yang Diverifikasi: Ijazah: Minimal S1/D4 sesuai dengan bidang yang akan diampu di PPG. NUPTK/Nomor Registrasi Guru: Bukti bahwa guru telah terdaftar resmi dalam sistem pendidikan. Sura...

Penjelasan tentang Surat Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir untuk Penyiapan Data Penerima E-Ijazah Surat Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data peserta didik pada tingkat akhir (kelas terakhir di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK) yang akan menjadi dasar penerbitan E-Ijazah. Isi Penting Surat Pemberitahuan Tujuan Surat: Memberikan informasi kepada satuan pendidikan (sekolah) tentang pelaksanaan proses verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir. Menyiapkan data akurat sebagai persyaratan penerbitan E-Ijazah secara digital. Langkah-Langkah Verifikasi dan Validasi: Pengumpulan Data: Sekolah diminta memastikan bahwa seluruh data peserta didik telah dimasukkan ke dal...

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 58 Tahun 2024 mengatur tentang tata kelola ijazah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuan Utama: Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola ijazah yang modern dan sederhana dengan memanfaatkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas, akurasi, dan legalitas ijazah yang diterbitkan oleh satuan pendidikan. Ruang Lingkup Pengaturan: Penerbitan Ijazah: Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ijazah harus memuat informasi yang akurat mengenai identitas peserta didik, satuan pendidikan, dan data relevan lainnya. Penatausahaan Ijazah dan Transkrip Nilai: Satuan pendidikan wajib mengelola ijazah dan transkrip nilai dengan tertib, termasuk dalam hal penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan dokumen tersebut. Penggunaan teknologi informasi dianjurka...

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 012.A Tahun 2024 mengatur pedoman pengelolaan blangko ijazah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun pelajaran 2022/2023. Pedoman ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain: Penerbitan Ijazah : Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan atas prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan. Untuk menjamin ketertiban dan keserasian dalam penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan, diperlukan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan blangko ijazah. Format dan Pengisian Blangko Ijazah : Pedoman ini menyediakan petunjuk teknis mengenai format blangko ijazah, termasuk informasi yang harus dicantumkan seperti identitas peserta didik, nama satuan pendidikan, dan data lainnya yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keseragaman dan keabsahan ijazah yang diterbitkan. Penatausahaan Blangko Ijazah : Pedoman ini juga mengatur tentang tata cara penatausahaan blangko ...

Menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.4.1/7933/204.3/2024 Tanggal 16 Oktober 2024 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 1017 Tahun 2024, Nomor : 2 Tahun 2024, Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 bersama ini disampaikan  Jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 dapat di download di bawah ini. DOWNLOAD NOTA DINAS DINDIKPROV JATIM TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2025 Jika ada request materi tentang Kurikulum SMK, silahkan tulis di kolom komentar.

Surat Edaran dan Pedoman Pelaksanaan Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) untuk SMK: 1. Pengertian UKK (Ujian Kompetensi Kejuruan) UKK merupakan evaluasi yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK pada akhir masa pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Hasil UKK menjadi salah satu indikator pencapaian keberhasilan proses pembelajaran di SMK. 2. Dasar Hukum Pelaksanaan UKK Pelaksanaan UKK di SMK biasanya diatur oleh: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Evaluasi Hasil Belajar. Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Dikdasmen) terkait petunjuk teknis pelaksanaan UKK. Pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau kabupaten/kota. 3. Tujuan Pelaksanaan UKK Menilai kompetensi siswa berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sesuai dengan keahlian yang dipelajari. Memberikan pengakuan kompetensi kepada siswa dalam bentuk sertifikat kompetensi. Menjadi dasar p...

Pentingnya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) oleh Dinas Pendidikan untuk Kelas XII di SMK. Rapat koordinasi pelaksanaan Uji Kompetensi Kejuruan (UKK) oleh Dinas Pendidikan merupakan langkah strategis untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan UKK di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berikut adalah penjelasan tentang pentingnya rapat koordinasi tersebut: 1. Menjamin Standar Pelaksanaan UKK Rapat koordinasi membantu memastikan bahwa pelaksanaan UKK dilakukan sesuai dengan standar nasional dan panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Hal ini mencakup aspek teknis, administrasi, dan substansi materi uji untuk setiap bidang keahlian. 2. Sinkronisasi Antara Pihak Terkait Koordinasi melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan, sekolah, penguji internal dan eksternal, serta mitra industri. Rapat ini memungkinkan penyelarasan jadwal, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekeliruan. 3. Persiapan I...

Pentingnya Pembentukan Tim Siaga Bencana di Sekolah Pembentukan Tim Siaga Bencana di sekolah adalah langkah strategis untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tanggap terhadap potensi bencana. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya pembentukan tim ini: 1. Mitigasi Risiko Bencana Sekolah sering menjadi tempat yang rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau bahkan insiden non-alam seperti kebakaran gedung. Tim Siaga Bencana bertugas menyusun rencana mitigasi untuk mengurangi risiko bencana dengan langkah-langkah preventif, seperti: Identifikasi area rawan bencana di lingkungan sekolah. Penyusunan tata ruang yang aman, seperti jalur evakuasi. Sosialisasi tentang titik kumpul dan alat keselamatan. 2. Tanggap Darurat dan Penyelamatan Saat terjadi bencana, respon yang cepat dan terorganisir sangat penting untuk melindungi keselamatan siswa dan staf. Tim Siaga Bencana memiliki peran penting dalam: Melakukan koordinasi evakuasi yang aman dan cepat. Men...

Sinkronisasi antara Platform Merdeka Mengajar (PMM) dengan e-Kinerja adalah proses penyelarasan data dan pelaporan kinerja guru untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang dilakukan guru dalam PMM tercatat secara langsung di sistem e-Kinerja. Hal ini penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelaporan beban kerja serta pencapaian kinerja guru. Berikut penjelasan lebih rinci: 1. Tujuan Sinkronisasi Efisiensi Pelaporan : Guru tidak perlu mengisi laporan di dua platform secara terpisah. Data dari PMM akan langsung terintegrasi dengan e-Kinerja. Akuntabilitas : Memastikan bahwa aktivitas pengembangan diri, pengajaran, dan pelatihan yang dilakukan di PMM tercatat sebagai bagian dari kinerja yang dinilai di e-Kinerja. Kemudahan Monitoring : Mempermudah kepala sekolah, pengawas, atau pihak terkait dalam memonitor capaian kinerja guru. 2. Proses Sinkronisasi Proses sinkronisasi biasanya melibatkan langkah-langkah berikut: Integrasi Akun : Guru harus memastikan bahwa akun...

Peran SKKNI dalam Strategi Pengembangan Kompetensi SMK 1. Apa itu SKKNI? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah acuan resmi yang menetapkan kriteria kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). SKKNI dikembangkan oleh berbagai sektor industri dan pemerintah untuk memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang kompeten, termasuk lulusan SMK. 2. Relevansi SKKNI bagi SMK Sebagai institusi pendidikan vokasi, SMK bertujuan menyiapkan lulusan yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja. SKKNI menjadi panduan untuk: Menyelaraskan kurikulum: Kompetensi yang diajarkan di SMK dirancang sesuai kebutuhan kerja yang tertuang dalam SKKNI. Menjamin standar lulusan: Lulusan SMK memiliki kompetensi yang diakui secara nasional sesuai SKKNI. 3. Peran SKKNI dalam Pengembangan Kompetensi SMK a. Acuan Penyusunan Kurikulum SKKNI digunakan untuk menyusun kurikulum berbasis kompetensi di SMK. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dir...