Langsung ke konten utama

Postingan

Pedoman Pelaksanaan ABM: Mengenali Potensi Murid untuk Mendukung Perencanaan Masa Depan

Pedoman Pelaksanaan Asesmen Bakat Murid (ABM) Tahun 2026: Mengenali Potensi Murid untuk Mendukung Perencanaan Masa Depan Asesmen Bakat Murid (ABM) Tahun 2026 kembali diselenggarakan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan informasi mengenai potensi dan bakat murid. Program ini ditujukan bagi murid kelas XI jenjang SMA, SMK, dan MA dengan pelaksanaan secara daring menggunakan perangkat seluler masing-masing peserta. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) bersama Pusat Asesmen Pendidikan menyusun Pedoman Pelaksanaan ABM Tahun 2026 sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, operator, pengawas, hingga murid. Bagi satuan pendidikan SMK, pelaksanaan ABM menjadi kesempatan untuk memperoleh gambaran mengenai potensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengembangan diri, proses pembelajaran, dan perencanaan pendidikan lanjutan. 1. Apa Itu Asesmen Bakat Mu...

Memastikan Validitas Data dan Kesiapan Peserta Mengikuti TKA Susulan

Rekonsiliasi Data Peserta TKA Tahun 2026: Memastikan Validitas Data dan Kesiapan Peserta Mengikuti TKA Susulan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis dan kelancaran pelaksanaan ujian, tetapi juga ketepatan serta kelengkapan data peserta. Setelah pelaksanaan TKA, salah satu tahapan penting yang perlu mendapatkan perhatian satuan pendidikan adalah rekonsiliasi data peserta TKA . Rekonsiliasi menjadi proses penting untuk memastikan bahwa seluruh data respons atau jawaban peserta yang telah mengerjakan TKA tercatat dengan benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Bagi satuan pendidikan jenjang SMA/MA, SMK/MAK, dan sederajat, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan tidak ada data peserta yang terlewat, tidak sesuai, atau belum terselesaikan proses administrasinya. 1. Apa yang Dimaksud dengan Rekonsiliasi Data Peserta TKA? Berdasarkan materi yang disampaikan oleh Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, rek...

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) SMK TAHUN 2026/2027

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan salah satu bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengukur ketercapaian kompetensi murid sesuai dengan konsentrasi keahlian yang dipelajari. Melalui UKK, murid diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja secara terpadu sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 2026 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti penyelenggaraan UKK. Pokok Kebijakan UKK Tahun 2026 Terdapat sejumlah penguatan kebijakan dalam panduan UKK 2026. UKK tidak lagi sekadar dipandang sebagai evaluasi akhir pembelajaran, tetapi menjadi bagian dari proses penilaian capaian kompetensi murid sekaligus in...

Kemendikdasmen Ajak SMK/MAK Mengisi Kuesioner Kajian Spektrum Keahlian, Apa Manfaatnya bagi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum?

Penataan Spektrum Keahlian SMK/MAK menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan pendidikan vokasi tetap relevan dengan perkembangan dunia kerja, kebutuhan industri, serta perubahan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaksanakan Kajian Evaluasi dan Penataan Spektrum Keahlian SMK/MAK. Melalui surat Nomor 1369/B/F3/SK.02.01/2026 tanggal 2 November 2026 , Kemendikdasmen memohon partisipasi Kepala SMK/MAK negeri maupun swasta di seluruh Indonesia untuk mengisi kuesioner sebagai bagian dari pelaksanaan kajian tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran bekerja sama dengan Tim Ahli Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan serta PT Sinergi Visi Utama. Dua Kuesioner yang Perlu Diisi oleh Satuan Pendidikan Dalam surat tersebut, terdapat dua jenis kuesioner y...

BKN Dorong Pencantuman Gelar Profesi bagi ASN (PNS dan PPPK) Melalui ASN Digital

Pengakuan terhadap kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menjadi perhatian dalam pengembangan manajemen kepegawaian. Salah satu upaya yang didorong oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah memberikan kesempatan kepada ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk mencantumkan gelar profesi yang diperoleh melalui pendidikan profesi secara resmi dan sah. Hal tersebut disampaikan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6806/B-MP.01.01/SD/D/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Pencantuman Gelar Profesi bagi ASN (PNS dan PPPK) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pengembangan Kompetensi sebagai Bagian dari Manajemen ASN Dalam surat tersebut, BKN menjelaskan bahwa kompetensi dan kinerja merupakan unsur penting dalam manajemen talenta ASN. Data kompetensi yang komprehensif diperlukan untuk membangun profil ASN yang le...

Pelanggaran TKA 2026 dan Sanksi yang Dapat Diberikan Kemendikdasmen

Menjaga Integritas Tes Kemampuan Akademik melalui Kepatuhan terhadap Tata Tertib dan Ketentuan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026 tidak hanya menuntut kesiapan peserta didik, tetapi juga membutuhkan komitmen seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga kejujuran, ketertiban, dan integritas asesmen. Setiap unsur penyelenggara, mulai dari proktor, pengawas ruang, penyelia, teknisi, hingga satuan pendidikan, wajib menjalankan tugas sesuai pedoman dan tata tertib yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk penguatan integritas pelaksanaan TKA, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan ketentuan mengenai tata tertib, penanganan pelanggaran, serta sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional. Jenis Pelanggaran dalam Pelaksanaan TKA Dalam pedoman penyelenggaraan TKA ...