FORUM WAKA KURIKULUM SMK JAWA TIMUR

Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik Tahun 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui surat Nomor 0487/B/F/HM.00.00/2026 tanggal 30 Oktober 2026 menyampaikan permohonan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran tata tertib pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA dan sederajat. Surat dengan hal Permohonan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Tata Tertib TKA Jenjang SMA tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Penyampaian surat ini merupakan bagian dari upaya penguatan integritas dan akuntabilitas pelaksanaan TKA sebagaimana mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TKA Berdasarkan isi surat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TKA. Dari hasil pemantau...

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan pelaksanaan TKA dan Asesmen Nasional ulang pada Jumat, 30 Oktober 2026, mulai pukul 07.00 WIB, bagi peserta moda daring gelombang I hari kedua sesi 1 yang terdampak kendala teknis. Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 22 Tahun 2026: TKA dan Asesmen Nasional Ulang Dijadwalkan 30 Oktober 2026 Pemerintah Fasilitasi TKA dan Asesmen Nasional Ulang bagi Peserta Terdampak Kendala Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 22 Tahun 2026 tentang Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional Ulang untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggris dan Survei Lingkungan Belajar pada Satuan Pendidikan Moda Daring Gelombang I Hari Kedua Sesi 1 Tahun 2026 . Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas kendala teknis yang terjadi pada pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN) jenjang SMA/MA dan SMK/MAK pada gelombang I hari kedua sesi 1, Selasa, 27 Oktobe...

Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus (FBKK) SMK Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) FBKK SMK Jawa Timur Tahun 2026 di Hotel Merdeka, Kota Madiun, pada tanggal 30–31 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan penguatan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam mendukung penyerapan lulusan SMK ke dunia kerja. Rapat koordinasi ini mengangkat berbagai agenda strategis terkait pengembangan kebekerjaan, perluasan akses informasi lowongan kerja, penguatan jejaring dengan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan kualitas layanan BKK di satuan pendidikan SMK. Pengukuhan Pengurus FBKK SMK Jawa Timur Periode 2026–2029 Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah pengukuhan pengurus FBKK SMK Provinsi Jawa Timur periode 2026–2029. Pengukuhan tersebut menjadi bagian penting dalam keberlanjutan organisasi dan penguatan koordinasi antar-BKK SMK di Jawa Timur. Dalam rangkaian acara pembukaan, Ketua FBKK SMK Provinsi Jawa Timur, Dr. Mohammad Alfin Hilmi, M.M., M.Pd....

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2026 menjadi salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Agar kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan, seluruh pihak yang terlibat perlu memahami petunjuk teknis pelaksanaan TKA sebagai pedoman bersama. Petunjuk teknis TKA dan Asesmen Nasional (AN) Tahun 2026 disiapkan sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan asesmen. Dokumen ini perlu dipelajari oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, panitia, proktor, teknisi, pengawas, guru, serta peserta didik agar setiap tahapan dapat dipersiapkan dengan baik. Pentingnya Memahami Petunjuk Teknis TKA 2026 Petunjuk teknis memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan TKA berlangsung sesuai prosedur. Pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku membantu sekolah melakukan persiapan secara terencana, mulai dari koordinasi kepanitiaan, kesiapan peserta, kesiapan sarana dan prasarana,...

Pengawasan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMK merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tes berjalan secara jujur, tertib, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui sinergi antara pengawas ruang, penyelia, pendamping penyelia, tim teknis, serta satuan pendidikan. Pelaksanaan pengawasan menggabungkan pemantauan langsung di ruang ujian dengan pemantauan virtual melalui aplikasi Zoom. Setiap petugas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari persiapan administrasi, verifikasi identitas, pemantauan selama tes berlangsung, hingga dokumentasi dan pelaporan hasil pengawasan. Melalui koordinasi yang baik, kesiapan perangkat dan jaringan internet, serta komitmen seluruh petugas dalam menjaga integritas, diharapkan pelaksanaan TKA SMK dapat berlangsung lancar dan menghasilkan data capaian akademik yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan yang profesional bukan sekadar memastikan tes berjalan ...

Dinas Pendidikan Terbitkan Nota Dinas tentang Prosedur Teknis Peserta TKA yang Sedang Tidak Berada di Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan menyampaikan prosedur teknis bagi peserta Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMK yang pada saat pelaksanaan TKA sedang tidak berada di satuan pendidikan karena melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), mengikuti perlombaan, atau kegiatan lain yang mendapatkan penugasan resmi dari sekolah . Melalui nota dinas tersebut, satuan pendidikan diminta memastikan bahwa peserta didik yang sedang berada di luar sekolah tetap mendapatkan hak dan kesempatan untuk mengikuti TKA sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bagi peserta didik SMK yang sedang melaksanakan PKL , pelaksanaan TKA pada prinsipnya tetap perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan satuan pendidikan. Sekolah perlu melakukan pendataan terhadap peserta didik yang sedang PKL, memastikan lokasi dan kondisi pelaksanaan memungkinkan, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar pel...

  Nota Dinas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Jadwal Pembelajaran pada Bulan Ramadan 1447 H / 2026 M Penetapan Jadwal Pembelajaran Selama Bulan Ramadan 1447 H Dalam rangka menjaga kelancaran proses pembelajaran selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau Tahun 2026 Masehi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Nota Dinas mengenai penetapan jadwal pembelajaran bagi satuan pendidikan di wilayah kerjanya. Nota dinas ini menjadi pedoman bagi SMA, SMK, dan SLB dalam menyusun serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama bulan Ramadan dengan tetap memperhatikan efektivitas pembelajaran, pembentukan karakter peserta didik, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian penting dalam pendidikan. Tujuan Penetapan Jadwal Pembelajaran Penyesuaian jadwal pembelajaran selama Ramadan bertujuan untuk: Menjaga keberlangsungan proses pembelajaran secara efektif. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjalankan iba...

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri tentang Pelaksanaan Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1447 H/2026 M untuk satuan pendidikan dasar dan menengah: 📘 Latar Belakang - SEB ini diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. - Tujuannya adalah memberikan pedoman pelaksanaan pembelajaran selama bulan Ramadhan agar tetap berjalan efektif, namun menyesuaikan dengan kondisi ibadah puasa. 🏫 Ruang Lingkup Surat edaran ini ditujukan kepada: - Gubernur, Bupati/Wali Kota - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama - Kepala sekolah/madrasah di seluruh Indonesia 📑 Pokok Isi Surat Edaran 1. Penyesuaian Waktu Belajar    - Jam belajar di sekolah/madrasah disesuaikan agar tidak memberatkan siswa yang berpuasa.    - Durasi pembelajaran bisa lebih singkat, namun tetap memenuhi standar kurikulum. 2. Kegiatan Keagamaan    - Satuan pendidikan dianjurkan mengadakan kegiatan keaga...

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 yang menjadi Petunjuk Teknis (juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) / BOS di Indonesia (peraturan ini baru dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada Februari 2026. 📌 1. Tujuan & Latar Belakang Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 disusun untuk mengatur secara teknis tata kelola dana BOS/BOSP agar: ✔️ lebih akuntabel dan tepat sasaran, ✔️ mendukung kualitas pembelajaran, ✔️ memperjelas kewajiban sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana BOS. Dokumen ini menggantikan juknis sebelumnya (Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025) yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan praktik pengelolaan dana di lapangan. 📌 2. Cakupan Dana BOS / BOSP Permendikdasmen No. 8 Tahun 2026 mencakup beberapa jenis dana operasional satuan pendidikan, yaitu: Dana BOP PAUD – untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dana BOS – untuk sekolah dasar hingga menengah Dana...

Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor 2 Tahun 2026 terkait Penyesuaian Kerja ASN di Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 : 📌 Dasar Hukum & Tujuan SE MenPANRB No.2 Tahun 2026 SE MenPANRB Nomor 2 Tahun 2026 diterbitkan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini dan berlaku mulai 9 Februari 2026 . Surat Edaran ini dibuat sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengatur pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan untuk tahun 2026. Tujuan utamanya adalah untuk: memastikan ASN tetap menjalankan tugasnya secara efektif tanpa menghambat aktivitas masyarakat selama masa libur panjang, pelayanan menjaga publik yang strateginya tetap optimal kepada masyarakat meskipun dalam masa libur bersama. 📅 Penyesuaian Pelaksanaan Tugas ASN SE ini mengatur pola penyesuaian kerja dengan sistem yang lebih fleksibel (Flexible Working Arrangement / WFA) ...

Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadhan 2026 sumber: https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-tetapkan-pengaturan-pembelajaran-murid-selama-ramadan-2026 Dalam rangka melindungi dan mendukung pelaksanaan ibadah puasa bagi umat Islam, Pemerintah menetapkan kebijakan pengaturan pembelajaran selama bulan Ramadhan 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ibadah, kesehatan peserta didik, serta keberlangsungan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Adapun skema pembelajaran selama Bulan Ramadhan 2026 yang diatur pemerintah adalah sebagai berikut: 18 - 20 Februari 2026 dilakukan  pembelajaran di luar satuan pendidikan 23 Februari - 16 Maret 2026 dilakukan  pembelajaran tatap muka 23 - 27 Maret 2026 pelaksanaan  libur pasca-Ramadhan 1. Tujuan Pengaturan Pembelajaran Selama Ramadhan Beberapa tujuan kebijakan utama ini antara lain: Memberikan kesempatan kepada murid untuk menjalankan ibadah puasa dengan optimal. M...